Deputi Sekjen Partai Komunis Cina (PKC), Chen Jiping, menyebut hal itu sebagai bentuk "sikap bermusuhan kekuatan Barat", yang harus dilawan dengan kontrol yang canggih. Jiping tidak menyinggung maraknya aksi reformasi yang melanda Timur Tengah, telah meruntuhkan sejumlah kekuasaan otoriter di wilayah itu. Namun, apa yang disampaikan tampaknya mencerminkan kekhawatiran partai komunis Cina atas kemungkinan terjadinya hal serupa.
"Sejumlah kekuatan Barat mencoba secara intensif untuk memecah belah kami. Mereka mencoba membentangkan spanduk atas nama pembelaan hak asasi, untuk mencampuri urusan dalam negeri, menciptakan sikap bermusuhan melalui sejumlah peristiwa," tutur Jiping.
"Negara kami terlibat konflik dengan rakyat secara berkala, tingginya tingkat kejahatan, dan upaya memecahkan persoalan yang kompleks, membuat upaya penyelesaian masalah menjadi tidak mudah," tambahnya. Para pemimpin Cina telah berupaya memperkuat keamanan yang terus meningkat beberapa pekan terakhir. Seperti menumpas apa yang disebut "Revolusi Melati", yang diilhami dari peristiwa yang terjadi di Timur Tengah dan Afrika Utara.
Pemerintah berupaya mengatasi keresahan itu dengan cara yang lebih halus, termasuk mengawasi sikap warga atas beragam informasi yang mereka peroleh. "Hal itu meliputi perkiraan yang akan muncul dari gangguan stabilitas dan langkah apa yang akan dilakukan, terutama terkait kepentingan publik," kata Jiping.
Penguasa PKC saat ini lebih banyak mengucurkan dananya untuk keamanan domestik. Namun, sejumlah pakar menilai anggaran Cina banyak tersedot bagi kepentingan modernisasi militer, ketimbang menyejahterakan rakyatnya.
Sepanjang 2007, lebih dari 80 ribu aksi massa terjadi di Cina. Jumlah itu lebih besar dibanding tahun 2006 yang mencapai 60 ribu. Saat ini jumlah tersebut tidak diketahui, namun meningkatnya kesejahteraan rakyat diperkirakan telah mengurangi angka keresahan massa tersebut.
Kepala keamanan dalam negeri Cina, Zhou Yongkang, telah mengeluarkan kebijakan untuk memperketat kontrol terhadap internet. Pengumuman itu dikeluarkan setelah merebak istilah Revolusi Melati di kalangan pengguna internet di Cina.
Zhou, yang juga menjadi salah satu dari sembilan anggota komisi tetap polit biro Partai Komunis Cina, menilai Pemerintah Cina perlu untuk mencari terobosan baru guna mengatasi kegelisahan sosial yang muncul saat ini. Pandangan itu disampaikan dalam pertemuan dengan sejumlah pejabat Cina, Ahad (20/2). "Kami berupaya keras mengatasi gejolak saat potensinya masih kecil," kata Zhou.
Presiden Cina, Hu Jintao, sebelumnya juga menyerukan upaya untuk memperketat pengawasan penggunaan internet, guna mencegah terjadinya kegelisahan sosial di masyarakat. Polisi Cina juga telah mendatangi sejumlah rumah aktivis untuk menahan mereka atas kecurigaan terlibat aksi unjuk rasa. Kata-kata “Jasmine” di internet dan situs lainnya juga diberangus.
Pemerintah Cina juga melakukan upaya lain untuk meredam merebaknya aksi massa. Seperti intimidasi, kekerasan fisik, manipulasi media, dan sensor canggih atas internet atau yang disebut sebagai "Great Firewall".
Meski demikian, Cina masih memperbolehkan beroperasinya jejaring sosial media apabila mereka tidak menayangkan informasi, yang bersifat menghasut atau kontroversi. Bahkan, the Wall Street Journal melaporkan, situs Renren.com yang menyerupai Facebook, namun memfokuskan diri pada hiburan ketimbang diskusi politik, pada Senin lalu dikabarkan hendak melakukan penjualan saham perdana (IPO) kepada publik di New York senilai 500 juta dolar AS. reuters
..........TERKAIT..........
Tidak ada komentar:
Posting Komentar